TANGGAMUS – Sejumlah massa yang mengatasnamakan mahasiswa dan lembaga Konsorsium Pemantau dan Audit Independen (KPAI) Provinsi Lampung gelar aksi unjukrasa di depan kantor Bupati Kabupaten Tanggamus. Kamis (05/01/2023)
Faqih Fakhrozi, selaku kordinator aksi menyampaikan beberapa tuntutannya terkait adanya dugaan nepotisme di dalam pemerintahan Kabupaten Tanggamus.
“Pemerintahan Kabupaten Tanggamus di duga sudah melakukan adanya dugaan Nepotisme secara besar-besaran. Hal tersebut berdampak buruk untuk sistem pemerintahan kedepan, khususnya di Kabupaten Tanggamus.” Ujar Faqih dalam orasinya
Menurut Faqih, Sangat manusiawi sekali setiap manusia lebih mengutamakan sanak saudara, kolega dan lainnya dalam dunia sosial yang kita jalani. Tapi tidak dalam birokrasi yang kita jalani,” tegas Faqih
Namun Nepotisme lanjut Faqih, adalah suatu praktik yang dianggap sebagai pelanggaran hukum yang bisa membuat pelaku dikenai konsekuensi hukum, tentang nepotisme, seperti yang tertuang dalam undang-undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari koripsi kolusi dan nepotisme.”ujarnya
Faqih juga meminta kepada Bupati Tanggamus untuk bersikap transparan dalam mengganti pejabat birokrasi yang ada di kabupaten Tanggamus
Dalam tuntutannya, mereka meminta agar MenPAN RB memberikan teguran/sanksi kepada Bupati Kabupaten Tanggamus untuk melakukan roling jabatan secara profesional, dan meminta KPK RI melalui LHKPN untuk meninjau ulang harta kekayaan milik Bupati Kabupaten Tanggamus.
“Meminta kepada ibu Bupati Kabupaten Tanggamus agar bersikap transparan profesional dalam melakukan roling jabatan,” ucapnya
Untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam berperan aktif ikut serta dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku di masyarakat serta dengan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN perlu dilakukan tindakan hukum guna memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.
“Kami secara kelembagaan, menggelar aksi demonstrasi ini sebagai bentuk solidaritas kami dan sebagai bahan ajaran refleksi bagi pemerintah Kabupaten Tanggamus, yang kami duga kuat prealisasian yang menggunakan anggaran negara telah terjadi adanya tindak KKN.
Adapun tuntutannya yang disampaikan pengunjukrasa yakni;
1. Mendesak Bupati Kabupaten Tanggamus untuk mengevaluasi kinerja dari pada kepala bagian umum Kabupaten Tanggamus.
2. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh paket kegiatan yang di kelola melalui kepala bagian umum Pemerintah Kabupaten Tanggamus sesuai dengan foksinya
(*Rudi)
