Infolampungnews.com, KALIANDA – Memastikan agar setiap warga mendapatkan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) 2020 di Kabupaten Lampung Selatan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menyarankan setiap Desa ada Posko Pengaduan.
Hal tersebut dikatakan Koordinator Devisi Pengawasan Bawaslu Lampung, Iskardo P Panggar saat memberikan materi bimbingan tekhnis (Bimtek) tahapan pemutakhiran data pemilih Pilkada Lamsel 2020 yang diikuti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Lamsel, Minggu (12/7/2020).
“Agar masyarakat bisa melaporkan ketika mereka belum dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh petugas PPDP. Kita harus buat posko pengaduan di tingkat Desa hingga Kecamatan,” ujarnya.
Iskardo menambahkan, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) harus jeli dan cermat dalam memetakan TPS rawan saat dilakukannya proses coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatang. Selain itu, mendata jumlah warga di desa yang masih berstatus TNI/Polri, meninggal dunia, pemilih pemula dan pemilih pindahan.
“Potensi daerah yang merupakan perbatasan daerah, jangan sampai tidak ada yang dicoklit. Intinya kita hanya memastikan setiap orang yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara demokratis,” pungkasnya.
Ketua Bawaslu Lamsel, Hendra Fauzi mengatakan, data pemilih merupakan proses awal dalam mewujudkan Pilkada Lamsel 2020 yang jujur adil dan demokratis. Untuk itu, selama proses pemutakhiran berlangsung, jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan dituntut untuk mendata seluruh data pemilih yang berpotensi belum masuk sebagai daftar pemilih.
“Kita semua dituntut memiliki strategi pengawasan yang andal dalam mengawasi proses pemutakhiran data pemilih yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kita juga harus membekali diri dengan alat pelindung diri (APD) agar aman dalam mengawasi jalannya proses PPDP,” pesan Hendra Fauzi. (AP/Zal)
